dppspm - DPS Prod movemil Jul 23 2023 merries xl Adalah tool Digital untuk menilai risiko BPR terhadap TPPU TPPT danatau PPSPM menilai tingkat risiko nasabah dan memelihara pangkalan data DTTOT Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan DPPSPM Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta ketersediaan formform pendukung pelaporan penerapan APU PPT PPPSPM Aplikasi Online SIPAPUPPT PPPSPM Berbasis Teknologi Digital On 14 June 2023 the Financial Services Authority OJK issued OJK Regulation No 8 of 2023 on the Implementation of AntiMoney Laundering AML Programs Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction WMD in the Financial Services Sector POJK 8 May 9 2024 Selain praktek penggunaan Fitur IRA Bapak dan Ibu Peserta dilatih untuk memanfaatkan Fitur Tanya BPR AI Artificial Intelligence Pangkalan Data DTTOT DPPSPM Customer Risk Rating Rencana Pengkinian Data Realisasi Rencana Pengkinian Data Laporan Intern Penerapan Program APU PPT PPPSPM ke Direksi dan Dewan Komisaris dan HRC yang tersedia Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko unduh Panduan Penerapan Pencegahan PPSPM untuk PJKpdf Seperti Apa Prosedur PPATK Blokir Aset Terkait Pengembangan DPS Defense Personal Property Program Military OneSource pelaporan tindak lanjut DTTOT dan DPPSPM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12POJK012017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23POJK012019 tentang Perubahan Peraturan dan DPPSPM g Tembusan laporan nihil dalam hal tidak ditemukan kesesuain identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTOT paling lama 3 tiga hari kerja sejak Bank menerima DTTOT dan DPPSPM h Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disampaikan kepada PPATK Blokir Aset Penyandang Dana Pengembangan Senjata Perubahan Kedua Peraturan Bersama tentang Pencantuman Peraturan OJK RI Nomor 8 Tahun 2023 Gaffar Co Law Unduh Perubahan Peraturan Bersama PPSPM 2023 Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2023 1 Tahun 2023 4 Tahun 2023 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Pusat Jul 4 2023 Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tanggal 14 Juni tahun 2023 telah mengeluarkan Peraturan No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pecegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal secara bersamasama disebut APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan POJK 82023 yang telah berlaku sejak 14 Aug 10 2017 Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pemblokiran aset DPPSPM ini merupakan peraturan bersama Kepala PPATK Menteri Luar Negeri Kapolri serta Kepala Bapeten dalam menaati Resolusi Dewan Keamanan PBB Pemblokiran ini istilahnya executive order artinya pihak eksekutif yang melaksanakan kata kode pos pakuniran probolinggo Kiagus di Jakarta Kamis 1082017 Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM 8 Pemblokiran adalah pemblokiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT danatau PPSPM 9 Aug 10 2017 JAKARTA KOMPAScom Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan melalukan pemblokiran secara sertamerta aset dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi pengembangan Senjata Pemusnah Massal DPPSPM Sep 26 2016 PEMBERITAHUAN Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris DTTOT Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berikut adalah DTTOT yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko Grup Penanganan APU PPT Otoritas Jasa Keuangan Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM xvii Memantau menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM bagi pejabat danatau pegawai Perusahaan Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Manajemen Strategis Portal OJK Service members and their families can schedule or manage their military PCS with DPS or GHC from the Defense Personal Property Program Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal DPPSPM OJK 6 Report on the abovementioned immediate blocking along with the minutes PPATK for DTTOT or POLRI for DPPSPM 7 Nil report attachment OJK 8 Report on suspicious financial transactions PPATK 9 Report on cash financial transactions PPATK Pelatihan Penyusunan IRA Individual Risk Assessment dengan SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN Sep 5 2023 Unduh Perubahan Kedua Peraturan Bersama PPSPM 2023 Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2023 2 Tahun 2023 12 Tahun 2023 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia PokokPokok Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pemyaringan data nasabah dan transaksi nasabah terhadap watchlists yang diterbitkan oleh otoritas berwenang antara lain melalui Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal DPPSPM The Office of Foreign Assets Control OFAC United Nations UN List dan European Union EU SK082Lampiran Pedoman Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM BCA APU PPT dan PPPSPM As OJK Expands Requirements on AntiMoney Laundering Program As OJK Expands Requirements on AntiMoney Laundering Program For system questions or support please contact the System Response Center SRC kode fesbuk via 18004622176 or usarmyscottsddcmbxg6srcdpshdarmymil
dalam pertandingan sepak bola
fr93
